Debat Cawapres, Cak Imin VS Griban Soal Pengelolaan APBN dan APBD

Debat Cawapres, Cak Imin VS Griban Soal Pengelolaan APBN dan APBD
Poto: Tangkapan layar video live streaming kanal YouTube Najwa Shihab tentang debat cawapres RI pemilu 2024, Jum'at (22/12/2023).

SERIBUPARITNEWS.COM,NASIONAL, - Debat calon wakil presiden (cawapres) yang digelar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) di Jakarta Convention Center mengahdirkan 3 peserta sekaligus, Jum'at (22/12/2023) malam.

Nama yang hadir yakni cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 02 Girban Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 03 Mahfud MD.

Tema yang diangkat panitia pelaksana KPU RI yakni soal Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Digital, Keuangan, Investasi, Perpajakan, Perdagangan, Pengelolaan APBN-APBD, Infrastruktur dan Perkotaan.

Dalam perjalanan debat, pada sesi interaksi tanya jawab secara langsung, Cawapres nomor urut 01, Muhaimin Iskandar sempat bertanya mengenai tips and trik kepada cawapres Girban terkait bagaimana Kepala Daerah, baik Bupati dan Walikota seluruh Indonesia bisa belajar agar bisa mendapatkan projects yang besar serta bagus seperti di Kota Solo, dalam konteks infrastruktur.

Cawapres 02 Girban Rakabuming Raka menjawab bahwa investasi untuk diluar pulau Jawa sebenarnya sudah mencapai diangka 53 persen.

"Soal pemerataan pembangunan, yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53 Persen Investasi sudah ada di luar pulau Jawa," jawab Girban, dikutip dari tangkapan layar video live streaming yang ditayangkan kanal YouTube Najwa Shihab part kedua, pada menit ke 52, Jum'at (22/12/2023) malam.

Cawapres 02 Gibran yang merupakan putra dari Jokowi Widodo seolah merasa mengetahui arah pertanyaan Muhaimin atau Cak Imin. Menurut Gibran tidak ada anak emas dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya menjabat itu lebih besar. Saya taulah ini arah pertanyaannya kemana," cetus Gibran.

Lebih lanjut, Girban meminta kepada Cak Imin untuk melihat bukan dari bangunan saja, tapi bagaimana impactnya kepada masyarakat.

"Yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi yang kita lihat impact ke warga. Bangun mesjid menggunakan dari CSR Abu Dhabi, impactnya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat, kemarin waktu Idul Fitri kunjungan Wisatawan ke Solo melebihi Jogja, itu Impactnya," jelas Gibran.

Selain itu Gibran juga menyebut bahwa pembangunan mesjid dan kebun binatang solo safari tidak pakai APBN.

"Kita punya kebun Binatang Solo Safari tidak pakai APBN, Mesjid tidak pakai APBN, tapi impactnya apa, impactnya ke masyarakat. Jadi tidak perlu tendensius seperti itu, kita liat impactnya ke masyarakat," sambung Gibran.

"Proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak," jelas Gibran yang menolak Kota Solo dianak emaskan saat dirinya menjabat sebagai Walikota.

Pada sesi itu Cak Imin yang diberikan kesempatan menanggapi seolah merasa kurang puas dengan jawaban Gibran, ia kembali menanyakan trik and tips soal bagaimana mendapatkan anggaran besar.

Pasalnya, Cak Imin menyebut ada 32 proyek besar pemerintahan pusat, dan program luar biasa. "Patut kita banggakan" ucap cak Imin. Dibandingkan dengan Madiun 11 persen dan ada yang 7 persen. "Kita ingin tau triknya apa" tanya Cak Imin, Cawapres nomor urut 01.

Cak Imin berharap agar progres pembangunan itu bisa merata, bukan hanya satu kota saja. Cak Imin juga mengatakan kalau dirinya menjadi pemerintah pusat nantinya akan membagi proyek-proyek nasional secara merata nantinya.

Gibran kembali menjawab bahwa sebelum proyek pemerintah pusat masuk, Walikota itu mesti menyiapkan "Readiness criteria".

"Kalau gak ada itu gak mungkin proyek itu masuk. Kedua sebagai Walikota harus menyiapkan hal-hal non teknis, menyiapkan realokasi, membersihkan bantaran sungai. Tidak semuanya pakai APBN, kita harus bisa kolaborasi, ada APBN plus ABPD," papar Gibran.

Selain itu Gibran juga menyebut bahwa kolaborasi yang dilakukan juga turut andil dari Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo. Dirinya mengklaim kolaborasi yang dilakukan juga turut di dampingi oleh BUMN.

"Sekali lagi sebelum semua itu masuk, kami menyiapkan Readiness criteria," tutup Gibran.

Untuk diketahui, Readiness Criteria merupakan suatu kriteria yang nantinya menjamin kesiapan kelengkapan atas suatu usulan program untuk kemudian bisa diterima sebagai program dengan dasar yang benar, lengkap, dan siap untuk dilaksanakan.

Readiness criteria antara lain adalah : 

1. Surat peminatan,

2. Kesiapan lahan,

3. Kesiapan rencana induk dan detail,

4. Kesiapan Institusi pengelola dan anggaran pengelolaan,

5. Kesanggupan menerima gibah.(Koboy Udara)

Ikuti Seribuparitnews.com di GoogleNews

Berita Lainnya

Index