SERIBUPARITNEWS.COM,JAKARTA - Menjelang 10 hari terakhir pendataan non-ASN di aplikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengundang kecemasan di kalangan honorer. Ternyata masih banyak honorer yang belum terdata di admin instansinya.
"Tenaga honorer yang aktif bekerja, tetapi mereka terkendala di slip gaji, karena sumber gajinya dari dana sukarela," ungkap Ketua Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Nur Baitih kepada JPNN.com, Selasa (20/9).
Kondisi tersebut, lanjutnya, berbanding terbalik dengan jumlah honorer bodong yang muncul akibat permainan oknum di daerah.
Manipulasi data marak, SK honorer palsu bertambah banyak. Honorer yang sudah tidak bekerja belasan tahun tiba-tiba masuk pendataan.
"Ironis sekali honorer asli dan aktif tidak bisa masuk pendataan non-ASN. Yang bodong malah bisa masuk," kritiknya.
Nur mengungkapkan munculnya honorer bodong itu terjadi merata di daerah-daerah. Honorer yang mau membayar akan mulus masuk pendataan.
Menurut Nur, dari pembicaraan di grup forum honorer, banyak yang mengeluhkan ada di berbagai daerah melakukan hal tersebut.
Sebab, rata-rata yang dimasukkan itu kebanyakan para titipan, bahkan ada juga yang berani membayar agar bisa ter-input.
"Banyak yang cari tambahan uang dari pendataan ini. Kasihan teman-teman," ujarnya.
Banyaknya permainan data honorer itu, kata Nur menunjukkan peringatan keras oleh pusat buat daerah hanya isapan jempol, banyak yang tidak takut.
Dia berharap uji publik data honorer mulai 1- 31 Oktober bisa dibeberkan dengan transparan. Jangan sampai daerah menutupi data honorernya, karena permainan sangat kental
Honorer harus betul-betul mengamati data yang disodorkan owner," cetusnya.
Jika ada yang mencurigakan, tambah dia, segera laporkan. Begitu juga dengan honorer lainnya jika merasa SKPD atau OPD-nya ada tenaga siluman, Nur mengajak untuk berani melaporkan. Jangan takut berbica kebenaran
Ini terkadang sudah tahu ada yang siluman, tetapi honorernya malah diam dengan alasan takut di blacklist atau dicoret karena hal itu bisa saja terjadi.
Pemerintah sudah baik melakukan pendataan, tetapi kata Nur, kebaikan pemerintah justru dimanfaatkan oknum-oknum di daerah.
"Kalau jumlah honorer K2 membeludak pasti pemerintah juga bingung mau dibuatkan solusinya," pungkas Nur Baitih
Sumber : JPNN.com
GoogleNews
