BEM Unisi Lakukan Audiensi di Kantor DPRD Inhil Terkait Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

BEM Unisi Lakukan Audiensi di Kantor DPRD Inhil Terkait Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
Foto : Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNISI telah lakukan audiensi Senin 05 September 2022 di Kantor DPRD Inhil bersama Komisi II DPRD Inhil

SERIBUPARITNEWS.COM,TEMBILAHAN - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNISI telah lakukan audiensi  Senin 05 September 2022 di Kantor DPRD Inhil bersama Komisi II DPRD Inhil , dinas Perdagangan, dan Bagian Ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir

Gejolak harga minyak dunia menyebabkan ketidakpastian dan berdampak signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Subsidi dan kompensasi energi, termasuk BBM, tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp152 triliun menjadi Rp502 triliun dan dapat terus meningkat. Selain membebani APBN, subsidi dan kompensasi tersebut mayoritas dinikmati oleh masyarakat mampu.

Tanggal 03 September 2022, pukul 14.30 WIB, Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM antara lain Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, Solar Bersubsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax (Non-Subsidi) dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Dan 70% subsidi tidak tepat sasaran, di manfaatkan oleh masyarakat yg mampu, artinya yg memiliki mobil-mobil mewah.

Presiden Mahasiswa UNISI Mapardi mengatakan, "kondisi ekonomi hari ini di Kabupaten Indragiri Hilir sangat melemah terutama masyarakat yang umumnya petani kelapa, bukan rahasia lagi bahwa harga kelapa hari ini anjlok,"sebutnya

Dampak dari naiknya harga BBM bersubsidi justru menjadi efek buruk yang sangat besar kepada masyarakat yang beraktivitas menggunakan BBM bersubsidi, di tambah lagi hari ini perekonomian masyarakat belum stabil pasca  pandemi covid-19.

Pada saat audiensi beberapa poin yang kami sampaikan yaitu:
1. Kebijakan sudah di keluarkan
Gimna dengan Perpres nya. Apakah ada
2. Dari mana kah angka subsidi+ kompensasi 502 Terlian di dapatkan.
Sedangkan angka ini tdk  ada dalam perpres
3.  Apakah menaikkan harga BBM bersubsidi ini langkah yg tepat, sedangkan kita baru selesai mengalami masa pandemi di mana perekonomian masyarakat baru mulai pulih.
4. Apakah nanti bantuan langsung tunai yang di perkirakan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada keluarga manfaat bakal tepat sasaran.
Fakta nya data ini masih bergejolak di lapangan.
5. Solusi kelangkaan minyak di wilayah Inhil, dampak dari kenaikan harga BBM.

"Alhamdulillah Hasil dari Audiensi yang kami lakukan bisa menemukan beberapa solusi yaitu:
1. DPRD Inhil keberatan atas kenaikan harga BBM bersubsidi 
2. Harga yang di beli pelangsir sesuai dengan harga yg ada di meteran tanpa ada tambahan dana lainnya
3. Distribusi stok BBM yg ada di SPBU untuk di laporkan ke dinas terkait,"lanjut Mapardi

"Terkahir kami minta Pemerintah Eksekutif/ legislatif untuk segera melakukan sidak, dan pemerintah harus lebih ketat dalam memberikan pengawasan kepada manejemen SPBU sehingga tidak terjadi sistem kecurangan serta minta pemerintah evaluasi Manejemen/adminitrasi SPBU 24 Jam," akhiri pernyataannya

Penulis : Yusuf

Ikuti Seribuparitnews.com di GoogleNews

Berita Lainnya

Index