Pekanbaru, SERIBUPARITNEWS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menggelar rapat paripurna ke-1 masa persidangan III tahun sidang 2023/2024 dengan agenda penyampaian laporan panitia khusus terhadap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemko Pekanbaru tahun 2023, Senin (10/6/2024).
Rapat Paripurna dipimpin Ginda Burnama, didampingi Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri, Nofrizal. Sementara dari Pemko Pekanbaru dihadiri Sekdako Pekanbaru Indra Pomi Nasution.
LaporanPanitia Khusus (Pansus) LKPJ 2023 langsung dibacakan Wakil Ketua Pansus, yakni Krismat Hutagalung.
Dalam laporan yang dibacakan Krismat, setiap OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru mendapat catatan, mulai dari Dinas PUPR, Perkim, Kesbangpol, Disdik, Diskes, Satpol PP, DLHK, Disperindag, Damkar, Dinsos dan OPD terkait lainnya.
Untuk Dinas PUPR, Pansus menekankan soal lemahnya pengawasan Pemerintah terhadap perbaikan jalan rusak akibat jaringan IPAL maupun PDAM.
"Pengawasan terhadap jalan rusak akibat adanya galian IPAL maupun PDAM tidak berjalan efektif dan mengakibatkan jalan makin rusak parah," ungkap Krismat dalam laporannya, Senin 10 Juni 2024.
Tidak hanya soal jalan rusak, persoalan penanganan banjir juga menjadi catatan tim Pansus. Pemerintah dinilai tidak serius dalam melakukan upaya pencegahan, namun jumlah titik banjir di kota Pekanbaru kian bertambah.
"Sudah banyak dilakukan kajian, tapi titik banjir kian bertambah saja, kalau kita lihat tidak ada upaya serius dari pemerintah secara terencana terukur dan berkelanjutan. Untuk mengurangi potensi banjir pemko harus fokus membangun drainase baru, normalisasi anak sungai," tuturnya.
"Pemerintah juga harus melakukan pemetaan titik banjir serta master plan banjir disetiap titik di Pekanbaru agar penagangan banjir lebih maskimal dan sinergitas Pemprov dan pusat oleh PUPR harus lebih sigap," sambungnya.
Rapor atau catatan yang disampaikan oleh tim Pansus DPRD Kota Pekanbaru diharapkan jadi bahan evaluasi Pemko Pekanbaru, termasuk terkait penggunaan anggaran di masing-masing OPD. Dimana DPRD Kota Pekanbaru berharap tidak ada lagi pergeseran anggaran dari yang sudah disepakati.
DPRD Kota Pekanbaru juga berharap kepada Pj Walikota bisa memperbaiki kinerja Pemko Pekanbaru ke depan.
"Kita berharap pergeseran anggaran yang sifatnya tidak prioritas tidak terjadi lagi, kecuali hal dan situasi yang mendesak sebagaimana yang disampaikan tim Pansus," tambah Anggota DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid.
Sementara itu Sekdako Pekanbaru, Indra Pomi menyampaikan, pihak sudah mendengar secara langsung terkait beberapa catatan dan rekomendasi yang disampaikan tim pansus dan anggota DPRD Kota Pekanbaru.
"Pada prinsipnya ada catatan yang harus kita perbaiki dan jadi bahan evaluasi buat kita kedepannya," tutupnya.(Adv)