DP2KBP3A Gelar Sosialisasi Hukum Keluarga di Kecamatan Enok

 

SERIBUPARITNEWS.COM,ENOK - Agar terciptanya keluarga yang sadar hukum Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indragiri Hilir kembali Mengelar sosialisasi Hukum Kelurga

Sosialisasi dilaksanakan di Aula Kantor Camat Enok dengan dihadiri Ibu Ibu PKK dan Masyarakat setempat Sabtu (18/06)

Pelaksanaan sosialisasi hukum keluarga di kecamatan Enok dihadiri oleh  Bapak Camat kecamatan Enok

Narasumber dari Hakim Pengadilan Agama dan KUA Kecamatan Enok

Dalam sosialiasinya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indragiri Hilir R. Arliansah, S.Si, ME melalui Kepala  Bidang PPA Siti Munziarni menyampaikan," Masih banyaknya terjadi  pernikahan Siri yang diterjadi  oleh anak, yang disebabkan diantaranya karena tradisi, putus sekolah atau prilaku yang menyimpang,"

"ini akan berdampak kepada kehidupan dalam rumah tangga karena belum siap untuk berumah tangga sehingga menimbulkan permasalahan yg bisa mengakibatkan terjadinya KDRT, jika tidak terjadi KDRT bisa saja hak anak tidak  terpenuhi salah satunya kesehatan anak,sebutnya 

"itu sebabnya dalam UU tentang perkawinan nomor 16 tahun 2019 usia menikah dirubah yg awalnya 16 tahun untuk anak perempuan menjadi 19 tahun laki laki dan Perempuan,  dari sisi kesehatan 

sebaiknya usia perempuan pertama kali hamil diatas 20 tahun karena alat reproduksi terbentuk secara sempurna pada usia 20 tahun dan ini bisa mencegah kesakitan dan kematian baik bagi perempuan maupun anak. 

Dalam UU nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual pada pasal 10 ayat 1 dan 2 berbunyi : 

(1) Setiap Orang secara melawan hukum memaksa,

menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya

atau orang lain, atau

kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan

dilakukan perkawinan dengannya atau dengan

orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan,

dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan)

tahun dan/ atau pidana denda paling banyak

Rp. 200.00O.0O0,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1):

a. perkawinan Anak;

b. pemaksaan 

perkawinan 

dengan

mengatasnamakan praktik budaya; atau

c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan. 

"Hindari pernikahan Siri apalagi masih usia anak, karena selain kita selaku perempuan dirugikan karena tidak  bisa menuntut hak dan anak anak yang dilahirkan juga tidak akan mendapatkan  haknya baik identitas maupun  warisan dari ayahnya,"tutup aktifis PMI ini 

Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan angka pernikahan dini dan kdrt di kabupaten Indragiri Hilir dapat ditekan seminim mungkin


Redaksi

Belum ada Komentar untuk "DP2KBP3A Gelar Sosialisasi Hukum Keluarga di Kecamatan Enok "

Posting Komentar


Recent Posts Widget

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel