-->


Iklan

Recent Posts

BPJS Kesehatan Tembilahan Sinergi dengan Kejari untuk Kepatuhan Pembayaran Iuran Badan Usaha

seribuparitnews.com
Kamis, 02 September 2021, September 02, 2021 WIB Last Updated 2021-09-02T12:25:21Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini

 



SERIBUPARITNEWS.COM, Tembilahan, Jamkesnews – Dalam rangka upaya menjaga sinergitas dan implementasi memorandum of understanding (MOU) antara BPJS Kesehatan dengan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, maka BPJS Kesehatan dan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir melaksanakan mediasi dengan Badan Usaha (BU) demi menyelamatkan piutang iuran JKN-KIS Segmen Badan Usaha. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud sinergi antara BPJS Kesehatan Tembilahan, Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, serta anggota forum koordinasi pengawasan kepatuhan BU dalam bersama-sama mengawasi dan menegakkan kepatuhan Badan Usaha di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.


Kegiatan tersebut juga dilakukan guna memediasi antara BPJS Kesehatan dengan salah satu BU yang disaksikan oleh anggota forum koordinasi Pengawasan Kepatuhan Badan Usaha Kabupaten Indragiri Hilir perihal tunggakan iuran. Proses mediasi ini adalah upaya yang dilakukan sebelum menempuh proses selanjutnya demi menyelamatkan keuangan Negara.


Yogi selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir menyampaikan bahwa salah satu bentuk tugas dan fungsi peran Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dalam pertemuan ini adalah sebagai negosiator yang tentunya telah didahului dengan adanya penyerahan surat kuasa khusus kepada Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dari Kepala BPJS Kesehatan Tembilahan untuk membantu penyelesaian tunggakan iuran JKN-KIS PT. ISK.


“Dalam negoisasi ini didapatkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditanda tangani diatas materai sebagai bentuk wujud keseriusan dan janji dari pimpinan PT. ISK yang diwakili oleh Gunawan selaku Wakil Direktur. Tentunya dalam kesepakatan tersebut tertuang hal-hal pokok yang menjadi kewajiban perusahaan untuk mencicil iuran tersebut setiap bulannya, sehingga harapan kami PT. ISK dapat menjalankan komitmennya dan jangan lagi menunda pembayaran tersebut. Karen hal ini akan berdampak dengan perlindungan sosial jaminan kesehatan karyawan PT. ISK itu sendiri dan langkah tegas akan dilakukan dengan mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada Bawasnaker dan Disnaker jika nantinya PT. ISK tidak melakukan komitmen tersebut,” terangnya.


Ia juga menambahkan bahwa harapan dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir kedepannya untuk sinergi dan komunikasi semakin ditingkatkan agar semua masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, sehingga mendapatkan perlindungan sosial dalam bentuk jaminan kesehatan.


Dengan adanya memorandum of understanding (MOU) antara BPJS Kesehatan dengan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir ini harapannya agar semakin banyak keuangan Negara yang terselamatkan, sehingga semua BU patuh terhadap pembayaran iurannya supaya Program JKN- KIS tetap berlangsung dan dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia dibidang kesehatan.


“Alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sudah didapatkan solusi yang disepakati bersama. Setelah ini pun kami tetap akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan anggota forum untuk memastikan hasil pertemuan kali ini ditindak lanjuti oleh Badan Usaha yang bersangkutan,” ujar Faisal Hutama Putra selaku kepala Bidang P4 BPJS Kesehatan Tembilahan.


Redaksi 

Komentar

Tampilkan

Terkini