Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Dukung Keberlangsungan Program JKN-KIS

 



SERIBUPARITNEWS.COM,Tembilahan, Jamkesnews - Dalam upaya untuk meningkatkan cakupan kepesertaan Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Cabang Tembilahan mengadakan sosialisasi Program JKN-KIS pemutakhiran data peserta dan gaji PNS Daerah bersama perwakilan Satuan Kerja (Satker) wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.


“Pertemuan ini bertujuan agar kedepannya Satker memiliki grup komunikasi dengan BPJS Kesehatan, sehingga dapat mempermudah untuk pelaporan data seperti penambahan anggota keluarga ataupun pengaktifan anak yang usianya lebih dari 21 tahun. Harapannya hal tersebut dapat didukung semata-semata untuk kepuasan Peserta JKN-KIS,” ujar Fitri Yanti selaku Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Tembilahan.


Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Tembilahan Arie Kautsyar Assalam menambahkan materi mengenai peran Pemerintah Daerah dalam mendukung program JKN-KIS khususnya terkait Iuran Wajib 1% PNS dan 4% dari pemberi kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 


Disamping itu juga disampaikan informasi terkait program relaksasi iuran khususnya untuk peserta segmen PBPU yang tertuang pada perpres 64 tahun 2020 untuk disampaikan oleh jajaran ASN kepada keluarganya apabila memiliki tunggakan iuran JKN-KIS agar dapat aktif kembali sehingga tidak menjadi kendala dalam mengakses pelayanan kesehatan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris BKPSDM Sri Suharni Rawi yang juga menjelaskan bahwa JKN-KIS merupakan program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi dengan tujuan untuk menjamin peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan kesehatan.


“Program JKN KIS ini sebagai wujud kehadiran Negara dalam upaya peningkatan kesehatan kepada rakyatnya. Pemerintan Kabupaten Indragiri Hilir juga mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dengan Program JKN-KIS, salah satunya melalui pertemuan ini. Dan harapannya setelah acara usai, dapat dibentuk group yang terdiri dari PIC Satker untuk mempermudah dalam pengurusan administrasi ASN Satker perangkat daerah kita, karena banyak rekan kita yang belum mengetahui informasi mengenai pemanfaatan Program JKN-KIS,” jelasnya.


Lebih lanjut Suharni menerangkan hak PNS yang diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Menurutnya, disitulah peran BPJS Kesehatan dalam memberikan perlindungan kepada ASN.

“Sebagaimana Perpres Nomor 82 Tahun 2018 yang telah dirubah dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020, dimana pegawai ASN khususnya CPNS memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri beserta anggota keluarganya dengan total iuran 5%, yaitu 4% dibayarkan oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayarkan oleh pekerja. Selain itu, batas paling tinggi gaji perbulan peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) adalah dua belas juta rupiah,” lanjutnya.


Editor.  : Prabu Suryadhana

Post a Comment

Previous Post Next Post

Culture